RUU Penilai payung hukum bagi valuer

perdaMinat masyarakat kepada profesi penilai diperkirakan akan tinggi di masa mendatang, namun saat ini kurang, karena program pendidikan di bangku universitas untuk jenjang sarjana jurusan penilai masih belum ada.
Lembaga penilai yang bersifat independent, objektif dan netral sangat diperlukan di masa mendatang sehingga perlu segera dibuat Rancangan Undang Undang Penilai atau RUU Penilaian. Hal ini karena aset atau property dari perbankan, pemerintah atau lembaga lain banyak yang nilainya tidak sesuai. Misalnya, masyarakat diberi jaminan hak atas harga tanah yang layak agar tidak dirugikan

RUU Penilai salah satu landasan hukum yang kuat untuk dapat mengatur profesi Penilai sebagai sebuah sistem yang baik. Pada Negara maju, misalnya Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia, pengaturan mengenai Penilai setingkat Undang-Undang (UU) sangat penting dalam mengembangkan profesi jasa Penilai, mengingat profesi ini mengambil peranan penting dalam kegiatan perekonomian Negara

Profesi jasa penilai memiliki banyak persinggungan dengan kepentingan masyarakat, misalnya: kepentingan pemegang saham atas nilai kekayaan suatu badan usaha, kepentingan masyarakat terhadap nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan yang diambil alih untuk kepentingan umum, kepentingan individu akan nilai pajak propertinya, dan kepentingan investor atas nilai properti

RUU ini akan mengatur standar metodologi penilaian, perlindungan hukum yang memadai bagi profesi penilai, pengembangkan profesi penilai itu sendiri dari waktu ke waktu sehingga akan semakin meningkat, dan bagaimana memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa penilai (stakeholder).
RUU Penilai dapat menjadi payung hukum yang mencakup semua jenis kepentingan dan profesi penilai di Indonesia.

Speak Your Mind

*