Kilas Balik Pasar Ruang Perkantoran Surabaya

perkantoran-surabayaRuang Perkantoran Surabaya, jauh sebelum krisis moneter tahun 1997, pasar perkantoran utama di Surabaya telah dibayangi over supply dan kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2002. Berdasarkan laporan Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Edisi IV, pasok perkantoran utama di Surabaya hingga akhir tahun 1997 sebesar 156.848 meter persegi (Rentable Area) dan 187.011 meter persegi (Gross Area), dengan tingkat pengisian rata-rata sebesar 79,04%. Tingginya tingkat pengisian gedung perkantoran terutama disebabkan pemilik gedung sendiri yang menjadi pengisi utama pada gedung perkantoran tersebut. Berikut ini gedung perkantoran yang telah beroperasi di lokasi utama Surabaya. [Read more…]

Certified Land titles

sertifikat_pronaCertified land titles are governed by The Basic Agrarian Law No. 5 Year 1960. They are registered at the local BPN office. The types of certified titles are as follow:

  • Freehold (“Sertifikat Hak Milik” or “SHM”): This title grants absolute ownership of a plot of land. It is similar to a freehold title. This title is hereditary and may be held only by individuals (Indonesian citizens). Foreigners cannot be granted SHM.
  • Rights to Build (“Sertifikat Hak Guna Bangunan” or “SHGB”): HGB title gives the right to construct and own buildings on a plot of land. The right is transferable and may be encumbered. HGB is the form of ‘freehold title’ that may be owned by Indonesian citizens and legal entities established under the Indonesian Law and domiciled in Indonesia, including foreign-owned companies and joint-venture companies. HGB title is the most common title that foreign companies use to hold real estate in Indonesia.

[Read more…]

RUU Penilai payung hukum bagi valuer

perdaMinat masyarakat kepada profesi penilai diperkirakan akan tinggi di masa mendatang, namun saat ini kurang, karena program pendidikan di bangku universitas untuk jenjang sarjana jurusan penilai masih belum ada.
Lembaga penilai yang bersifat independent, objektif dan netral sangat diperlukan di masa mendatang sehingga perlu segera dibuat Rancangan Undang Undang Penilai atau RUU Penilaian. Hal ini karena aset atau property dari perbankan, pemerintah atau lembaga lain banyak yang nilainya tidak sesuai. Misalnya, masyarakat diberi jaminan hak atas harga tanah yang layak agar tidak dirugikan

[Read more…]